Mengapa Freeport Dikuasai Amerika Serikat?

Guys, pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa sih PT Freeport Indonesia, salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia yang beroperasi di tanah Papua, itu kok kayaknya dikuasai sama orang Amerika Serikat? Pertanyaan ini sering banget muncul, dan jawabannya itu nggak sesederhana 'ya karena mereka punya sahamnya'. Ada sejarah panjang, negosiasi alot, dan dinamika politik yang bikin kepemilikan saham Freeport jadi kayak sekarang. Yuk, kita bedah bareng-bareng kenapa PT Freeport Indonesia itu punya kaitan erat banget sama Amerika Serikat, dan gimana ceritanya kok bisa sampai begitu.

Jadi gini, ceritanya berawal dari tahun 1960-an, ketika pemerintah Indonesia masih baru banget merdeka dan lagi butuh banget duit buat pembangunan. Nah, di saat yang sama, ada perusahaan tambang asal Amerika Serikat namanya Freeport Sulphur Company (yang kemudian berubah jadi Freeport Minerals Company, dan akhirnya jadi Freeport-McMoRan) yang lagi nyari lahan tambang potensial. Mereka dengar ada potensi sumber daya mineral yang melimpah banget di pegunungan tengah Papua. Waktu itu, daerah itu masih terpencil banget, belum banyak yang ngerti potensi isinya apa aja. Akhirnya, pemerintah Indonesia waktu itu, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, setuju buat ngasih konsesi atau hak eksplorasi ke perusahaan Amerika ini. Ini namanya Perjanjian Karya (PK) pertama yang ditandatangani tahun 1967. Penting banget dicatat, guys, pada masa ini, Amerika Serikat melalui Freeport itu udah jadi pemain utama. Kenapa mereka mau investasi gede-gedean di tempat yang susah banget dijangkau? Jelas karena mereka yakin banget sama potensi emas, tembaga, dan perak yang ada di sana. Mereka punya teknologi dan modal yang saat itu Indonesia belum punya.

Perjanjian awal ini ngasih Freeport hak eksklusif buat menambang di area yang luas banget selama 30 tahun, plus opsi perpanjangan. Ini nih yang sering jadi sumber perdebatan. Kenapa pemerintah Indonesia ngasih hak yang begitu besar ke perusahaan asing? Jawabannya lagi-lagi soal keterbatasan kita waktu itu. Kita butuh investasi, butuh teknologi, dan butuh keahlian buat ngembangin tambang sebesar itu. Freeport, dengan segala sumber dayanya, jadi partner yang dianggap paling pas. Tapi, nggak cuma itu, guys. Ada juga faktor geopolitik. Di era Perang Dingin, Amerika Serikat punya kepentingan strategis di kawasan Asia Pasifik. Keberadaan perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia bisa dilihat sebagai salah satu bentuk pengaruh mereka. Jadi, selain alasan ekonomi, ada juga alasan non-ekonomi yang bikin perjanjian ini terwujud. Perlu diingat juga, waktu itu Indonesia masih dalam transisi politik yang cukup sensitif, dan ada kebutuhan untuk menunjukkan kemandirian ekonomi sekaligus membuka diri terhadap investasi asing. Kerjasama dengan perusahaan Amerika ini dilihat sebagai cara untuk menyeimbangkan hubungan internasional.

Seiring berjalannya waktu, tambang Grasberg yang dikelola Freeport terbukti jadi salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Nilainya triliunan rupiah, bahkan lebih. Nah, di sinilah muncul pertanyaan lagi, kok bisa Amerika yang terus 'megang' kendali? Jawabannya ada di struktur kepemilikan sahamnya. Sejak awal, PT Freeport Indonesia itu perusahaan patungan, tapi porsi mayoritas sahamnya dipegang oleh Freeport-McMoRan Inc. yang berbasis di New Orleans, Amerika Serikat. Memang ada porsi saham yang dimiliki pemerintah Indonesia, tapi jumlahnya nggak sebesar perusahaan induknya. Jadi, secara teknis, keputusan strategis perusahaan itu banyak dipengaruhi oleh pemegang saham mayoritas yang ada di Amerika. Ini bukan cuma soal 'nguasai', tapi lebih ke konsekuensi logis dari struktur kepemilikan dan investasi awal yang mereka tanamkan.

Bukan berarti pemerintah Indonesia nggak punya kekuatan tawar, lho. Sepanjang sejarahnya, ada banyak banget negosiasi yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan Freeport. Salah satunya yang paling signifikan itu pas mau perpanjangan kontrak karya. Pemerintah Indonesia berusaha minta porsi saham yang lebih besar, dan akhirnya berhasil. Di tahun 2018, misalnya, Indonesia berhasil mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia. Ini jadi pencapaian besar karena akhirnya mayoritas kepemilikan ada di tangan Indonesia. Tapi, pengambilalihan 51% saham ini juga nggak semudah membalikkan telapak tangan, guys. Butuh proses negosiasi yang panjang, melibatkan BUMN kita (PT Inalum, sekarang MIND ID), dan tentu saja, kesepakatan dengan Freeport-McMoRan. Meskipun sudah 51% saham Indonesia, tapi pengelolaan operasional dan teknisnya itu masih melibatkan expertise dari Freeport. Jadi, dinamikanya kompleks banget. Intinya, kepemilikan itu bergeser, tapi kerjasama teknis dan operasional masih jalan terus. Jadi, pertanyaan 'kenapa dikuasai Amerika' itu perlu dilihat lagi dari konteks kepemilikan saham mayoritas di awal dan bagaimana itu berkembang seiring waktu. Sekarang, Indonesia sudah jadi pemegang saham mayoritas, tapi hubungan kerjasama itu tetap penting.

Perkembangan Kepemilikan Saham dan Negosiasi

Guys, ngomongin soal Freeport dikuasai Amerika itu emang nggak bisa lepas dari sejarah panjang negosiasi dan perubahan struktur kepemilikan sahamnya. Awalnya, kayak yang udah gue ceritain, perjanjian karya tahun 1967 itu ngasih hak eksklusif ke Freeport Sulphur Company buat eksplorasi dan eksploitasi. Nah, di perjanjian awal ini, kepemilikan sahamnya itu masih lebih didominasi oleh perusahaan Amerika. Pemerintah Indonesia memang punya saham, tapi porsinya belum signifikan banget. Ini wajar sih, mengingat Freeport yang jadi investor utama, bawa modal gede, teknologi canggih, dan punya expertise yang nggak dimiliki Indonesia saat itu. Mereka ngambil risiko besar dengan investasi di daerah yang waktu itu masih sangat terpencil dan belum terjamah.

Seiring waktu berjalan, dan tambang Grasberg terbukti jadi tambang emas dan tembaga paling kaya di dunia, nilai PT Freeport Indonesia jadi luar biasa besar. Nah, di sinilah muncul kesadaran dari pemerintah Indonesia bahwa aset sebesar ini harusnya memberikan manfaat yang lebih besar lagi buat negara. Mulailah negosiasi-negosiasi alot. Salah satu momen penting itu terjadi di awal tahun 1990-an. Pemerintah Indonesia berhasil meningkatkan porsi sahamnya di PT Freeport Indonesia menjadi 9,36%. Lumayanlah ya, ada peningkatan, tapi tetap aja jauh dari mayoritas. Ini adalah langkah awal untuk mendapatkan share yang lebih besar dari sumber daya alam yang dikelola oleh perusahaan asing.

Terus, ceritanya nggak berhenti di situ. Perjanjian Karya (PK) yang awal itu kan ada masanya. Nah, pas mau mendekati masa akhir PK pertama, negosiasi makin intens. Pemerintah Indonesia, melalui PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) dan kemudian PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum (yang sekarang jadi MIND ID), terus berusaha menuntut porsi saham yang lebih besar. Tujuannya jelas: supaya Indonesia jadi pengendali utama aset negara yang sangat berharga ini. Puncaknya adalah negosiasi yang dilakukan di akhir masa berlaku PK pertama, yang menghasilkan diperpanjangnya kontrak karya hingga tahun 2041, tapi dengan syarat Indonesia harus mendapatkan saham yang lebih besar.

Di tahun 2009, terjadi kesepakatan penting. Pemerintah Indonesia berhasil mendapatkan tambahan 9,36% saham, sehingga total kepemilikan saham pemerintah Indonesia (melalui BUMN) menjadi 18,24%. Ini udah lumayan banget peningkatannya dari awal. Tapi, lagi-lagi, ini belum sampai mayoritas. Porsi terbesar masih dipegang oleh Freeport-McMoRan. Keputusan-keputusan strategis perusahaan masih sangat dipengaruhi oleh pemegang saham mayoritas asal Amerika Serikat. Tapi, ini menunjukkan progres yang signifikan dalam upaya Indonesia untuk mendapatkan kontrol lebih besar atas sumber daya alamnya sendiri. Ini adalah proses yang nggak instan, guys, tapi penuh dengan perjuangan dan lobi-lobi tingkat tinggi.

Yang paling fenomenal dan jadi berita besar itu adalah kesepakatan divestasi 51% saham pada tahun 2018. Ini adalah hasil dari negosiasi yang sangat alot dan panjang, yang dimulai sejak undang-undang Minerba diubah dan aturan divestasi diperketat. Pemerintah Indonesia, melalui PT Inalum, berhasil mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia. Jadi, sejak saat itu, secara kepemilikan saham, Indonesia sudah menjadi pemegang saham mayoritas. Ini adalah tonggak sejarah penting. Kenapa? Karena berarti pengendalian utama atas salah satu tambang terkaya di dunia itu ada di tangan bangsa Indonesia. Tapi, perlu diingat, guys, kepemilikan mayoritas ini nggak berarti Freeport-McMoRan langsung lepas tangan. Mereka masih punya 49% saham, dan yang paling penting, mereka masih punya keahlian teknis dan operasional yang sangat dibutuhkan untuk mengelola tambang yang kompleks seperti Grasberg. Jadi, ada perjanjian kerjasama yang tetap berjalan. Jadi, kalau ditanya 'kenapa dulu dikuasai Amerika', jawabannya adalah karena struktur kepemilikan awal dan proses negosiasi yang bertahap. Tapi kalau ditanya 'siapa yang menguasai sekarang', jawabannya adalah Indonesia, karena kita sudah jadi pemegang saham mayoritas.

Mengapa Kontrol Amerika Dipertanyakan?

Pertanyaan soal kenapa PT Freeport Indonesia itu dulu kayak 'dikuasai' Amerika Serikat itu memang sering banget bikin penasaran. Gampangnya, guys, itu semua berakar dari historical context dan struktur kepemilikan saham di awal pendiriannya. Pas Indonesia baru merdeka dan lagi gencar-gencarnya membangun, kita itu kekurangan banyak hal, termasuk modal besar, teknologi canggih, dan know-how buat ngelola tambang sebesar dan sekaya yang ada di Papua. Di sinilah perusahaan Amerika Serikat, Freeport-McMoRan, masuk sebagai investor utama. Mereka bawa semua yang kita butuhkan saat itu. Perjanjian Karya pertama tahun 1967 itu pada dasarnya ngasih hak eksklusif buat Freeport buat menambang di sana, dan sebagai gantinya, mereka investasi gede-gedean. Jadi, secara kepemilikan saham di awal, porsi Amerika Serikat itu dominan banget. Mereka punya mayoritas saham, yang artinya mereka punya hak suara paling besar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Bayangin aja, guys, tambang Grasberg itu kan salah satu yang terkaya di dunia. Emas, tembaga, peraknya itu jumlahnya fantastis. Tapi, buat ngeluarin semua itu dari perut bumi, butuh investasi miliaran dolar, teknologi cutting-edge, dan ribuan tenaga ahli. Nah, Freeport-McMoRan punya semua itu. Jadi, kepemilikan mayoritas mereka itu bukan cuma soal 'menguasai', tapi lebih ke konsekuensi logis dari siapa yang ngambil risiko finansial terbesar dan punya kemampuan teknis paling mumpuni di masa itu. Pemerintah Indonesia waktu itu juga masih muda, masih membangun pondasi ekonomi dan tata kelola pemerintahan, jadi belum punya kapasitas sebesar itu untuk mengambil alih kendali penuh.

Nah, pertanyaan 'kenapa dikuasai Amerika' ini jadi sensitif karena menyangkut kedaulatan negara atas sumber daya alamnya. Pasti banyak dari kita yang ngerasa nggak sreg kalau aset sebesar itu nggak sepenuhnya dikelola oleh anak bangsa sendiri. Makanya, sepanjang sejarahnya, selalu ada upaya dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan porsi kepemilikan sahamnya. Ini bukan cuma soal 'mengambil alih', tapi lebih ke upaya untuk memastikan bahwa manfaat dari kekayaan alam ini sebesar-besarnya kembali untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Proses negosiasi divestasi saham ini memang panjang dan berliku. Ada momen-momen di mana Indonesia berhasil menambah porsi saham, tapi selalu ada 'tapi'-nya. Entah itu karena negosiasinya alot, atau karena ada kepentingan lain yang bermain.

Contohnya, di tahun 2009, Indonesia berhasil meningkatkan kepemilikan sahamnya menjadi 18,24%. Lumayan, tapi masih jauh dari mayoritas. Keputusan-keputusan penting perusahaan masih banyak ditentukan oleh pemegang saham mayoritas di Amerika. Ini yang sering bikin masyarakat bertanya-tanya, kok bisa sih aset sebesar ini dikendalikan oleh pihak asing? Ada rasa khawatir kalau kepentingan nasional nggak sepenuhnya terakomodir. Kekhawatiran ini juga dipicu oleh isu-isu lingkungan, sosial, dan hak asasi manusia yang kadang muncul terkait operasi tambang. Ketika sebuah perusahaan dikendalikan oleh entitas asing, kadang persepsi publik adalah bahwa kepentingan korporasi lebih diutamakan daripada kesejahteraan masyarakat lokal atau kelestarian lingkungan. Itulah mengapa isu kepemilikan dan kontrol itu selalu jadi topik hangat.

Namun, guys, perlu diingat juga bahwa hubungan antara Indonesia dan Freeport itu adalah hubungan kemitraan, meskipun dalam struktur yang timpang di awal. Pemerintah Indonesia selalu punya peran dalam tata kelola, meskipun nggak punya suara mayoritas. Ada badan pengawas, ada perwakilan pemerintah di dewan direksi, dan tentu saja, ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang harus dipatuhi oleh Freeport. Jadi, bukan berarti Indonesia nggak punya kekuatan sama sekali. Cuma saja, kekuatan itu belum sebesar yang seharusnya jika kita sudah punya kepemilikan mayoritas.

Perubahan besar terjadi di tahun 2018 ketika Indonesia berhasil mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia. Ini adalah titik balik yang sangat krusial. Artinya, secara kepemilikan, Indonesia sudah menjadi pengendali utama. Jadi, pertanyaan 'kenapa dulu dikuasai Amerika' itu jawabannya ada di sejarah awal dan proses divestasi yang panjang. Sekarang, kontrol itu sudah bergeser ke tangan Indonesia. Namun, kerjasama teknis dan operasional tetap berlanjut karena kompleksitas pengelolaan tambang itu sendiri. Jadi, dinamikanya sangat kompleks, nggak cuma hitam putih.